Ada sedikit perombakan forum bisnistube.com
Jika anda tidak bisa login, mohon minta password baru ke https://bisnistube.com/index.php?action=reminder atau hubungi admin

Author Topic: Batas PTKP tidak Berubah, Pemerintah kejar WP kakap untuk menaikkan penerimaan  (Read 83 times)

Admin

  • AdmTube
  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 57
    • View Profile
    • https://bisnistube.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan belum ada kebijakan untuk mengubah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP masih mengikuti kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor lol/PMK.olo/2o16, pemerintah menetapkan kenaikan PTKP menjadi Rp 54juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dan sebelumnya Rp 6 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.
“Itu tidak ada pembahasan mengenai itu dan itu belum ada apa-apa,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (24/7). Sementara itu, dalam dua pertemuan yang dihadiri Sri Mulyani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ada pembahasan mengenai PTKP.
“Itu (di kediaman Wapres Jusuf Kalla) juga membahas mengenai ekonomi terkini, apakah ekonominya, denyutnya membaik, apakah ada indikator yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Sementara dalam sidang kabinet paripurna, Sri Mulyani tidak membawa pembahasan PTKP dalam pertemuan tersebut. Presiden dan seluruh kementerian dan lembaga hanya fokus path persiapan APBN 2018.
Ekonom INDEF Bhima Yu
dhistira



menyarankan pemerintah untuk mengejar wajib pajak (WP) kelas kakap untuk menaikkan penerima maaf negara. Hal ini, menurut dia, lebih bijak dilakukan daripada menurunkan batas maksimal PTKP karena berpotensi menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.
Ta kemudian merujuk pada laporan Kementerian Keuangan yang mengungkap ada sekitar 2.000 investor asing yang tidak membayar pajak selama 10 tahun dengan alasan selalu merugi. Padahal, seharusnya rata-rata investor tersebut membayar pajak Rp 25 miliar per tahun.
Jika potensi itu dikejar, Bhima yakin kas negara akan bertambah signifikan tanpa harus membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Apalagi, sekarang ada instruksi sam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sandera satu wajib pajak. Jadi, memang hams dikejar karena kemarin saat tax amnesty masih banyak yang mangkir,” ujar Bhima saat dihubungi Republika, Senin (24/7).
Langkah kedua yang dapat dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara, menurut Bhima, yakni dengan melakukan reindustrialisasi. Sebab, saat mi sektor industri menyumbang penerimaan pajak sebesar 31 persen, dengan industri manufaktur sebagai penyumbang terbesar.

“Kalau industrinya bisa dipacu tumbuh di atas enam persen, malca penerimaan pajak akan naik secara signifikan,” katanya.
Adapun langkah ketiga, kata Bhima, yakni dengan mempercepat ekstensifikasi cukai. Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga barang kena cukai ban yang bisa


dieksekusi mulai 2018. ini tentu akan menambah penerimaan negara di luar pajak

Tambah satu lapis

Sementara itu, pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai, pajak idealnya bisa menjadi instrumen untuk redistribusi pendapatan. Karena salah satu prinsip pemungutan pajak adalah ability to pay yang mampu membayar pajak lebih besar.
Namun, kata dia, kebijakan pajak belum sepenuhnya tercermin  dalam konstruksi undang-undang.
“ini tercermin dan progresivitas tarif PPh yang belum menunjukkan fokus ke target utama, karena masih menyasar kelompok menengah,” ujar kata Yustinus saat dihubungi, Ahad (23/7).

Selain itu, kata data, data tax amnesty dan struktur penerimaan pajak menunjukkan, penerimaan masih didominasi PPh karyawan dan PPN, dan bukan pengusaha. Insentifinijuga masih kerap dipersepsikan hanya untuk kelompok kaya, bukan untuk pengusaha UKM.
Atas dasar itu, dia menyarankan untuk tarif tertinggi pajak progresif mungkin cukup atau ditambah satu lapis. “Misal 32,5 persen sampai 35 persen untuk superkaya, lalu lapisan ditambah dan bracket-nya dinaikkan,” kata dia.
Sekarang mi, di atas Rp 500 juta sudah dikenai 30 persen. Angka tersebut bisa diperlebar untuk di atas Rp 5 miliar kena 35 persen, di atas Rp 1 Miliar kena 30 persen, Rp 500 juta-Rp 1 miliar dikenakan 25 persen.





SUMBER:Republika - DEBBIE SUTRISNO, HALIMATUS SIDIYAH, S eko supriyedi ed: ichsan emrald
BisnisTube - Forum Bisnis Online dan Webmaster Indonesia